Klaim '60 Persen Rakyat Indonesia Miskin', ini kata pengamat
Kesimpulannya, klaim bahwa 6 dari 10 orang Indonesia tersebut tidak tepat karena menggambarkan bahwa sebagian masyarakat Indonesia belum mencapai standar konsumsi negara maju, bukan bahwa mereka
Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.Elshinta.com - Ramai belakangan ini klaim yang menyebut “6 dari 10 orang Indonesia miskin”, mengutip laporan Bank Dunia edisi April 2025. Kalimat ini dengan cepat menyebar, menimbulkan kesan bahwa mayoritas rakyat Indonesia hidup dalam kondisi serba kekurangan. Namun, benarkah demikian?
Dalam Macro Poverty Outlook yang dirilis Bank Dunia, disebut bahwa 60,3 persen penduduk Indonesia hidup dengan pengeluaran di bawah US$6,85 per hari, atau sekitar Rp108 ribu. Tapi penting dipahami: angka ini bukan mengacu pada kemiskinan absolut, melainkan pada standar garis pengeluaran untuk negara berpendapatan menengah atas, seperti China.
Bank Dunia sendiri memiliki tiga lapis pengukuran kemiskinan global:
• US$2,15 per hari: untuk kemiskinan ekstrem
• US$3,65 per hari: standar untuk negara berpendapatan menengah bawah
• US$6,85 per hari: standar untuk negara menengah atas.
Jadi, klaim “6 dari 10 orang Indonesia miskin” sebenarnya merujuk pada penduduk yang belum mencapai standar hidup layak seperti di negara-negara maju. Ini tidak otomatis berarti mereka miskin dalam pengertian sehari-hari di Indonesia.
Indonesia sendiri baru naik kelas sebagai negara berpendapatan menengah pada 2023. Namun, secara fungsional dan sosial, standar US$3,65 masih relevan digunakan untuk mengukur kemiskinan di Indonesia saat ini.
Jika memakai standar tersebut, tingkat kemiskinan Indonesia pada 2024 hanya 15,6 persen, atau sekitar 44 juta jiwa.
Bahkan jumlah warga yang hidup dalam kemiskinan ekstrem tinggal 1,3 persen saja. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat bahwa per September 2024, jumlah penduduk miskin hanya 24,06 juta jiwa, menurun dari 25,22 juta pada Maret sebelumnya.
Artinya, secara umum kesejahteraan masyarakat Indonesia membaik dan tren kemiskinan terus menurun.
Pengamat ekonomi dan perbankan dari Binus University, Doddy Ariefianto, turut angkat suara menanggapi interpretasi keliru atas data tersebut.
“Saya lebih setuju dengan standar US$3,65 per hari. Angka 60 persen lebih itu lumayan kontroversial—mendekati label negara gagal. Kita bukan negara gagal dan insyaallah tidak menuju ke sana,” tegas Doddy dalam keterangannya, Kamis (15/5).
Menurutnya, Indonesia telah membangun sejumlah sistem perlindungan sosial yang cukup kuat, seperti BLT, BPJS Kesehatan, dan berbagai subsidi.
“Mendefinisikan kemiskinan itu nggak semata soal angka pengeluaran harian. Akses terhadap kebutuhan dasar juga penting. Buat apa punya income US$10 per hari kalau beras sulit ditemukan di pasar?”
Alih-alih menyimpulkan Indonesia dalam keadaan darurat kemiskinan, laporan Bank Dunia justru menandai bahwa kita sedang memasuki fase transisi menuju kelompok negara yang lebih makmur. Masih ada pekerjaan rumah, tentu saja, tapi arahnya sudah benar.
Pemerintah terus menjalankan berbagai program strategis untuk mempercepat pengentasan kemiskinan. Program bantuan sosial, penciptaan lapangan kerja, perluasan akses pendidikan dan layanan kesehatan, hingga program makan bergizi gratis di sekolah menjadi prioritas.
Langkah-langkah ini diyakini berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya di kelompok bawah dan rentan.
